RENSTRA DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN

  • Dibaca: 1426 Pengunjung

BAB I

PENDAHULUAN

 

1.1     Latar Belakang

Seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah diberi kewenangan untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah, mengimplementasikan rencana pembangunan daerah, memonitor dan mengevaluasi hasil pembangunan daerah sehingga terjamin keterkaitan dan konsistensi dalam pembangunan daerah. Pembangunan daerah pada dasarnya merupakan upaya pemerintah daerah yang dilakukan secara berkelanjutan untuk mewujudkan suatu kondisi perekonomian daerah yang lebih maju dan melalui peningkatan kualitas hidup manusia yang pada akhirmya dapat meningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata. Pembangunan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholder pembangunan melalui beberapa tahapan, meliputi: perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Ketiga tahapan tersebut merupakan sebuah siklus pembangunan yang berkelanjutan..

Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional, yang mengamanatkan setiap kementerian/lembaga dan pemerintah daerah menyusun perencanaan pembangunan  sesuai dengan kewenangannya.Perencanaan pembangunan di atas menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang meliputi 20 tahun berupa Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), rencana pembangunan jangka menengah meliputi lima tahun berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan rencana pembangunan tahunan meliputi satu tahun berupa Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Penyusunan RPJP daerah provinsi dan kabupaten kota berpedoman kepada RPJP nasional yang merupakan penjabaran dari visi misi dan program presiden. Dan penyusunan RPJM daerah kabupaten/kota selain berpedoman kepada RPJM nasional juga merupakan penjabaran visi misi Bupati/Wakil Bupati.

Rencana  Strategis (Renstra)Dinas Kebersihan dan PertamananKabupaten Klungkung Tahun 2014-2018 adalah dokumenperencanaan komprehensif lima tahunan,  sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Rencana  Strategis (Renstra)Dinas Kebersihan dan PertamananKabupaten Klungkung Tahun 2014-2018ialah merupakan  dokumen yang disusun melalui proses yang sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada visi dan misi Dinas Kebersihan dan PertamananKabupaten Klungkungdan terintegrasi dengan potensi sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Kebersihan dan PertamananKabupaten Klungkung. RENSTRAini disusun agar Dinas Kebersihan dan PertamananKabupaten Klungkungmampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis daerah Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali dan Nasional serta tuntutan Global yang dinamis.

 

 

1.2     Maksud dan Tujuan

1.     Maksud  

Penyusunan Rencana  Strategis (Renstra)Dinas Kebersihan dan PertamananKabupaten Klungkungdimaksudkan untuk memberikan acuan dan dasar hukum bagi pembangunan jangka menengah Dinas Kebersihan dan PertamananKabupaten Klungkungdalam lima tahun mendatang. Selain itu, untuk menjamin keterpaduan dan kesinambungan pembangunan yang berkelanjutan. Menyediakan satu acuan resmi bagi seluruh Staf Dinas Kebersihan dan PertamananKabupaten Klungkung sekaligus merupakan acuan dalam program dan kegiatan tahunan secara berjenjang

 

2.     Tujuan 

Rencana  Strategis (Renstra) Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Klungkungdisusun dengan tujuan: (1) Untuk memberikan arah dan pedoman bagi Staf Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Klungkung dalam menyusun program dan kegiatan tahunan;(2) Menyediakan satu tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan;(3) Menjabarkan gambaran tentang kondisi umum daerah sekarang sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan Visidan Misi;  (4) Memudahkan seluruh jajaran Staf Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Klungkung dalam mencapai tujuan dengan caramenyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur; dan

(5) Memudahkan seluruh jajaran Staf Dinas Kebersihan dan PertamananKabupaten Klungkung untuk memahami, menilai arahkebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan dalam  rentang waktu lima tahunan. 

 

1.3     Landasan Hukum

          Dalam penyusunan Rencana  Strategis (Renstra) Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten KlungkungTahun 2014-2018, peraturan perundangan yang digunakan sebagai rujukan adalah:

1.     Landasan Idiil                   

Dasar Negara RI, yaitu Pancasila.

2.     Landasan Konstitusional

Undang-Undang Dasar Negara RI, yaitu Undang-Undang Dasar 1945.

3.     Landasan Operasional 

a.      Undang-Undang Nomor 59 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur;

b.     Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor  47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4286);

c.      Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

d.      Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

e.      Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

f.       Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4421);

g.      Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1137); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

h.      Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

i.       Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);

j.       Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

k.      Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

l.       Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

m.    Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

n.      Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

o.     Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan  Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

p.     Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

q.      Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,  Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana  Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

r.       Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2010 -2014;

s.      Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan PemerintahNomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan EvaluasiPelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

t.       Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 6Tahun2010Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Klungkung Tahun 2009 – 2025;

 

 

1.4     Hubungan RENSTRADengan Dokumen Perencanaan Lainnya

 

Pembangunan daerah adalah merupakan subsistem dari Pembangunan Nasional. Oleh karenanya RPJP Daerah harus mengacu kepada RPJP Nasional. Selanjutnya RPJP Daerah menjadi acuan untuk menyusun RPJM Daerah yang bersangkutan. Hubungan-hubungan antara RPJP Nasional dan Daerah

 

Keterangan:

a.    Renstra-KL atau Rencana Strategis Kementrian/Lembaga adalah dokumen perencanaan Kementrian/Lembaga untuk periode lima tahun.

b.    Renja-KL atau Rencana Kerja Kementrian/Lembaga adalah dokumen perencanaan Kementrian/Lembaga untuk periode satu tahun.

c.    Rencana Kerja Pemerintah (RKP) adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode satu tahun (Rencana Pembangunan Tahunanan Nasional).

d.    RKA-KL (Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian/Lembaga), adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu Kementrian Negara/Lembaga yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Strategis Kementrian Negara/Lembaga dalam satu tahun anggaran, serta anggaran yang diperoleh untuk melaksanakannya.

e.    Renstra-SKPD (Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah) adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode lima tahun.

f.    Renja-SKPD (Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah) adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode satu tahun.

g.    Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode satu tahun.

h.    RKA-SKPD (Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah) adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu Satuan Kerja Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran, serta anggaran yang diperlukan.

 

1.  Hubungan RPJMD dengan RPJPD

Hirarki perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu RPJM Daerah merupakan bagian yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional, yang bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan. Sehingga RPJM Daerah harus sinkron dan sinergi antar daerah, antar waktu, antar ruang dan antar fungsi pemerintah, serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. RPJPD merupakan dokumen jangka panjang yang digunakan sebagai pedoman penyusunan RPJMD.

 

2.   Hubungan RPJMD dengan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD)

RPJM Daerah Kabupaten Klungkung juga digunakan sebagai pedoman dalam perencanaan pembangunan tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD). Renstra SKPD sebagai dokumen perencanaan  lima tahunan yang disusun oleh SKPD merupakan dokumen penjabaran teknis dari RPJMD.

 

3.   Hubungan RPJMD dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

RKPD merupakan dokumen perencanaan tahunan pemerintah daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJMD. Sesuai Pasal 150 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, disebutkan “RKPD merupakan penjabaran dari RPJM daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, dengan mengacu kepada rencana kerja Pemerintah”. Dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang SPPN disebutkan “RKPD merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat”.

 

1.5     Sistematika Penulisan

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan PemerintahNomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan EvaluasiPelaksanaan Rencana  Strategis (Renstra) Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Klungkung Tahun 2014-2018memuat: 

 

BAB  I        PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan mengenai latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar  dokumen, sistematika penulisan, serta maksud dan tujuan. 

BAB  II      GAMBARAN PELAYANAN

Bab ini menguraikan peran tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Dinas Kebersihan dan PertamananKabupaten Klungkung. 

BAB III    ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan.

BAB  IV     VISI, MISI, TUJUAN,SASARAN,STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Bab ini menguraikan mengenai visi, misi, tujuan dan sasaran Rencana Strategis (Renstra)Dinas Kebersihan dan PertamananKabupaten Klungkung Tahun 2014-2018.

BAB  V       RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN,INDIKATOR KINERJA,KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF.

Bab ini menguraikan mengenai rencana program dan kegiatan, indikator kinerja kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

  • Dibaca: 1426 Pengunjung