Kepala Dinas DKP usulkan Tenaga Tukang Sapu mendapat Asuransi

  • 10 Juni 2016
  • Dibaca: 360 Pengunjung
Kepala Dinas DKP usulkan Tenaga Tukang Sapu mendapat Asuransi

Tukang Sapu Minta Asuransi

21:02 Senin, 06/06/2016 0

SEMARAPURA– Pekerjaan tenaga Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) penuh risiko. Akan tetapi, tenaga DKP Klungkung, terutama yang masih berstatus kontrak belum sejauh ini belum mendapatkan asuransi kesehatan. Kadis DKP Klungkung, AA Kirana pun tengah menanti jawabannya ke bupati.

”Pekerjaan tenaga kami penuh risiko, berbahaya, karena ada petugas yang sampai naik ke pohon untuk memotong ranting dan dahan,” ujar Kirana, kemarin (5/6). Dia mengaku, dari 216 tenaga kontrak di DKP, semuanya belum mendapat asuransi.

”Padahal itu diperlukan oleh tenaga kami,” jelasnya. Dengan gaji kontrak senilai Rp 1,2 juta per bulan, sekiranya perlu menambah fasilitas asuransi BPJS. Menurutnya, jika dipotong dari gaji mereka, tentu akan memberatkan mereka.

”Kami sudah mengusulkan ke bupati, dan pak bupati sudah merespons, karena beliau care (peduli, red) dengan tenaga itu,” ungkapnya. DKP Klungkung kini sedang menanti jawaban dan kepastian. Dia berharap tahun anggaran 2017, bisa direalisasikan seluruh tenaga DKP termasuk tukang sapu mendapat BPJS.

”Selain itu, tenaga kami kerja tidak kenal libur, mereka harus membersihkan kota setiap hari,” jelasnya. Menurut dia, khusus di jalan protokol, petugas wajib menyapu sampah hingga perbatasan Karangasem.

Dia menyebut, selain punya tenaga tukang sapu dan kebersihan, pihaknya juga punya ”Kopasus DKP” yang dia sebut sebagai Satgas 20. ”Jumlah Satgas ada 20 orang, mereka siaga 24 jam,” terangnya.

Dia mencontohkan, ketika Festival Semarapura bulan lalu, sampah festival menumpuk setiap sore dan malam. ”Satgas ini kerja tak kenal waktu, jam 18.00 mereka bersihkan, kemudian malam jam 23.00 kembali kerja supaya besok paginya rapi,” terangnya.

Di bagian lain, pekerja penuh risiko lainnya, seperti petugas kontrak di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Klungkung juga mengeluhkan hal serupa. Petugas kontrak di instansi yang kerap bersentuhan dengan bencana juga pakrimik soal asuransi. Mereka berharap pemerintah memperhatikan keselamatan kerja mereka yang tergolong rawan. (dra/aim)

  • 10 Juni 2016
  • Dibaca: 360 Pengunjung

Berita Terkait Lainnya

Cari Berita